Namun, tidak setiap tindakan yang terasa merugikan otomatis menjadi PMH. Ada unsur yang perlu diperiksa, kerugian yang harus dijelaskan, dan hubungan sebab-akibat yang perlu dibuktikan. Berikut penjelasannya dengan bahasa sederhana.

Apa Itu Perbuatan Melawan Hukum?

Perbuatan melawan hukum adalah tindakan seseorang yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga dalam keadaan yang memenuhi syarat, pelakunya dapat diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

Dasar utamanya terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Secara garis besar, pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk menggantinya.

Dalam praktik, istilah “melawan hukum” tidak selalu dibatasi pada pelanggaran terhadap aturan tertulis. Penilaiannya dapat berkaitan pula dengan pelanggaran hak orang lain, kewajiban hukum, serta standar kepatutan dan kehati-hatian. Namun, apakah suatu tindakan memenuhi kualifikasi PMH tetap harus dinilai berdasarkan fakta dan bukti perkara.

Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum

Beberapa ketentuan KUHPerdata yang relevan antara lain:

• Pasal 1365 KUHPerdata: menjadi dasar tanggung jawab untuk mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan pelaku.
• Pasal 1366 KUHPerdata: mengatur tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan maupun kelalaian atau kurang hati-hati.
• Pasal 1367 KUHPerdata: mengatur keadaan tertentu ketika seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatan orang lain atau hal yang berada di bawah tanggung jawabnya, sesuai syarat yang ditentukan pasal tersebut.

Ketentuan tersebut tidak berarti setiap orang yang mengalami kerugian pasti berhak mendapat ganti rugi. Pihak yang mengajukan tuntutan tetap perlu menunjukkan dasar tanggung jawab, kerugian yang dialami, dan kaitan antara tindakan yang dipersoalkan dengan kerugian tersebut.

Empat Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Dalam perkara PMH, empat unsur yang lazim diperiksa adalah perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab-akibat. Unsur-unsur ini perlu dinilai secara bersama, bukan dipisahkan dari fakta perkara.

1. Ada perbuatan atau kelalaian

Perbuatan dapat berupa tindakan aktif, misalnya merusak pagar milik orang lain. Dalam keadaan tertentu, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan juga dapat dipersoalkan, misalnya mengabaikan kewajiban kehati-hatian yang menimbulkan kerugian. Perlu diperiksa lebih dahulu apakah tindakan atau kelalaian itu memang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang digugat.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Penggugat perlu menjelaskan mengapa tindakan itu bertentangan dengan hukum atau melanggar hak yang dilindungi. Sekadar tidak menyukai tindakan seseorang atau merasa diperlakukan tidak adil belum cukup, tanpa dasar hukum dan uraian fakta yang mendukung.

3. Ada kesalahan dan kerugian

Kesalahan dapat berkaitan dengan kesengajaan atau kelalaian, bergantung pada keadaan dan ketentuan yang diterapkan. Kerugian juga harus dijelaskan secara konkret. Misalnya, ada biaya perbaikan yang dapat dibuktikan dengan kuitansi, atau barang yang rusak dan dapat ditunjukkan kondisinya.

Kerugian yang bersifat nonmateriil dapat diajukan dalam keadaan tertentu, tetapi pengajuannya tidak otomatis berarti seluruh nilai yang diminta akan dikabulkan. Dasar, uraian, dan pembuktiannya tetap penting.

4. Ada hubungan sebab-akibat

Kerugian harus memiliki hubungan yang dapat dijelaskan dengan tindakan atau kelalaian yang dituduhkan. Contohnya, jika seseorang menuntut biaya perbaikan kendaraan, perlu ditunjukkan bagaimana tindakan pihak yang digugat menyebabkan kerusakan dan biaya tersebut.

Jika kerugian berasal dari beberapa penyebab atau ada pihak lain yang terlibat, hubungan sebab-akibat perlu diuraikan dengan lebih cermat. Tidak cukup hanya menyebut seseorang ikut berada di sekitar kejadian tanpa menunjukkan kaitan nyata dengan kerugian yang dituntut.

Contoh Perbuatan Melawan Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari

Berikut beberapa ilustrasi yang mungkin menimbulkan persoalan PMH, bergantung pada fakta dan bukti yang tersedia:

• Merusak barang milik orang lain: misalnya, pagar atau kendaraan dirusak dan pemiliknya memiliki bukti mengenai kejadian serta biaya perbaikan.
• Menguasai atau menggunakan tanah tanpa dasar hak yang dapat dipertanggungjawabkan: persoalan ini perlu diperiksa bersama dokumen kepemilikan, batas dan lokasi tanah, riwayat penguasaan, serta bukti lain yang relevan.
• Menyebarkan informasi yang merugikan pihak lain: perlu diperiksa isi pernyataan, konteks, pihak yang menyebarkan, dasar keberatan, kerugian, dan aturan yang berkaitan. Tidak setiap kritik atau perbedaan pendapat otomatis merupakan PMH.
• Kelalaian yang menimbulkan kerugian: misalnya, tidak melakukan langkah kehati-hatian yang memang menjadi kewajiban dalam situasi tertentu, sehingga menimbulkan kerusakan atau kerugian yang dapat dibuktikan.

Contoh di atas bukan kesimpulan bahwa suatu kejadian pasti merupakan PMH. Penilaian akhirnya bergantung pada fakta, dasar hukum, bukti, dan pertimbangan pengadilan apabila sengketa diajukan ke pengadilan.

Apa Bedanya PMH dengan Wanprestasi?

PMH dan wanprestasi sama-sama dapat berkaitan dengan tuntutan ganti rugi, tetapi dasar persoalannya berbeda.

• Wanprestasi umumnya berhubungan dengan kewajiban yang lahir dari perjanjian, ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati.
• PMH berfokus pada tindakan atau kelalaian yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian, tidak semata-mata karena suatu janji dalam kontrak tidak dipenuhi.

Dalam perkara nyata, membedakan keduanya perlu dilakukan dengan hati-hati. Periksa hubungan hukum para pihak, isi perjanjian jika ada, tindakan yang dipersoalkan, serta kerugian yang dituntut. Untuk memahami langkah awal ketika ada teguran dalam sengketa perdata, baca juga artikel Apa Itu Somasi? Dasar Hukum, Fungsi, dan Cara Menanggapinya.

Bukti Apa yang Sebaiknya Disiapkan?

Bukti bergantung pada jenis peristiwanya. Dokumen atau bahan yang mungkin relevan antara lain:

• surat, perjanjian, kuitansi, atau bukti pembayaran;
• foto atau video yang menunjukkan keadaan sebelum dan sesudah kejadian;
• percakapan, surat elektronik, atau pesan yang diperoleh secara sah dan dapat dijelaskan konteksnya;
• dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang berkaitan dengan hak yang dipersoalkan;
• rincian kerugian beserta bukti pendukung, seperti nota perbaikan atau catatan pengeluaran; dan
• identitas saksi yang mengetahui langsung kejadian atau keadaan yang relevan.

Simpan dokumen asli jika tersedia, buat salinan cadangan, dan catat tanggal serta urutan peristiwa. Panduan praktisnya dapat dibaca di artikel Cara Menyusun Kronologi Perkara dan Mengamankan Bukti Hukum.

Bagaimana Jika Ingin Mengajukan Gugatan PMH?

Jika penyelesaian langsung tidak berhasil, gugatan perdata dapat dipertimbangkan setelah dasar hukum dan bukti ditelaah. Secara umum, beberapa langkah awal yang dapat dilakukan adalah:

1. Susun kronologi secara runtut. Catat siapa yang terlibat, kapan peristiwa terjadi, apa yang dilakukan atau tidak dilakukan, dan bagaimana kerugian muncul.
2. Tentukan dasar tuntutan. Jelaskan tindakan yang dipersoalkan, hak atau kewajiban yang dilanggar, unsur kesalahan, dan hubungan sebab-akibatnya.
3. Hitung serta dukung kerugian. Pisahkan kerugian yang dapat dihitung dari kerugian yang sifatnya nonmateriil, lalu siapkan dasar dan bukti masing-masing.
4. Identifikasi pihak yang tepat. Pastikan pihak yang akan digugat memang memiliki hubungan dengan tindakan atau kerugian yang didalilkan.
5. Pertimbangkan penyelesaian di luar pengadilan. Perundingan atau mediasi dapat menjadi pilihan apabila sesuai dengan keadaan dan kepentingan para pihak.
6. Periksa aspek prosedural sebelum mendaftarkan gugatan. Penentuan pengadilan, penyusunan posita dan petitum, serta kelengkapan bukti sebaiknya diperiksa secara cermat.

Gugatan bukan sekadar menceritakan bahwa seseorang telah merugikan pihak lain. Uraian perbuatan, dasar melawan hukum, kesalahan, kerugian, hubungan sebab-akibat, dan tuntutan yang diminta perlu disusun secara jelas serta didukung bukti.

Sengketa juga tidak selalu harus langsung berakhir di pengadilan. Baca artikel Apakah Semua Perselisihan Harus Berakhir di Pengadilan? untuk mengenal pilihan penyelesaian sengketa secara umum.

Kesimpulan

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu dasar untuk menuntut ganti rugi dalam hukum perdata. Namun, agar tuntutan memiliki dasar yang kuat, perlu diperiksa apakah terdapat perbuatan yang melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat di antara semuanya.

Jika sedang menghadapi persoalan yang diduga sebagai PMH, jangan terburu-buru menyimpulkan atau mengajukan tuntutan hanya berdasarkan dugaan. Susun kronologi, amankan bukti, hitung kerugian secara wajar, dan telaah hubungan hukum para pihak sebelum menentukan langkah berikutnya.

Referensi Hukum Resmi

• JDIH Mahkamah Agung RI – Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365–1367.
• JDIH Mahkamah Agung RI – Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pal, sebagai contoh dokumen putusan yang membahas unsur PMH dalam perkara konkret.

Catatan: Artikel ini merupakan informasi hukum umum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penerapan ketentuan harus mempertimbangkan fakta, dokumen, dan aturan yang relevan.

The post Perbuatan Melawan Hukum: Unsur, Contoh, dan Cara Menggugat appeared first on Pintu Keadilan.