Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Jenis dokumen: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Nama singkat: KUHPerdata atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie

Sumber historis: Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23

Bidang hukum: Hukum perdata

Pokok materi: Orang, benda, perikatan, pembuktian, dan daluwarsa

Sumber dokumen: JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ringkasan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan salah satu rujukan utama dalam memahami hubungan hukum perdata di Indonesia. Materinya mencakup berbagai persoalan keperdataan, antara lain subjek hukum, benda dan hak kebendaan, perjanjian atau perikatan, serta pembuktian dan daluwarsa.

KUHPerdata kerap menjadi rujukan dalam pembahasan perjanjian, utang-piutang, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, ganti rugi, dan berbagai hubungan hukum antara orang atau badan hukum.

Sistematika Materi

• Buku Kesatu – Orang: memuat ketentuan mengenai orang dan sejumlah hubungan hukum yang berkaitan dengan status keperdataan.
• Buku Kedua – Kebendaan: membahas benda serta hak-hak yang berkaitan dengan kebendaan, dengan memperhatikan bahwa sejumlah ketentuannya telah diubah atau digantikan oleh peraturan yang lebih baru.
• Buku Ketiga – Perikatan: antara lain menjadi rujukan dalam pembahasan perjanjian, pelaksanaan kewajiban, wanprestasi, dan akibat hukum dari tidak dipenuhinya perikatan.
• Buku Keempat – Pembuktian dan Daluwarsa: membahas alat pembuktian dan ketentuan mengenai lewatnya waktu dalam hubungan hukum tertentu.

Pasal yang Sering Menjadi Rujukan dalam Hukum Perdata

• Pasal 1320: syarat-syarat sahnya perjanjian.
• Pasal 1338: kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat secara sah dan pelaksanaannya dengan itikad baik.
• Pasal 1238: ketentuan mengenai keadaan lalai dalam pemenuhan perikatan.
• Pasal 1243: ketentuan mengenai penggantian biaya, kerugian, dan bunga dalam keadaan yang ditentukan hukum.
• Pasal 1365: dasar tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian.

Catatan Penting

KUHPerdata merupakan kodifikasi yang berasal dari masa kolonial. Karena perkembangan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, tidak semua ketentuan dalam naskah historis dapat diterapkan begitu saja tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Untuk kebutuhan perkara konkret, periksa perubahan peraturan, ketentuan khusus yang berlaku, dan putusan pengadilan yang relevan.

Akses dan Unduh Dokumen

Naskah KUHPerdata dapat dibaca dan diunduh melalui tombol download yang disediakan. Gunakan tombol unduh pada halaman ini untuk membuka berkas PDF sumber tersebut.

Halaman ini menyajikan ringkasan informasi dokumen untuk keperluan edukasi dan referensi umum, bukan pengganti pemeriksaan terhadap naskah hukum yang berlaku pada perkara tertentu.