UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban

Jenis dokumen: Undang-Undang

Nomor peraturan: 3 Tahun 2026

Tentang: Pelindungan Saksi dan Korban

Tanggal ditetapkan: 20 Mei 2026

Tanggal diundangkan: 20 Mei 2026

Mulai berlaku: 20 Mei 2026

Sumber: Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 7179

Status: Berlaku

Ringkasan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban memperbarui kerangka hukum pelindungan bagi pihak-pihak yang berperan penting dalam proses peradilan. Pengaturannya tidak hanya mencakup saksi dan korban, tetapi juga saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli, serta pihak tertentu yang menghadapi ancaman atau berada dalam situasi khusus. Undang-undang ini ditujukan untuk memperkuat pelindungan dan pemenuhan hak, mendukung pengungkapan perkara, serta mendorong pendekatan keadilan restoratif dan rehabilitatif.

Pokok Pengaturan

• Pelindungan dan pemenuhan hak saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli.
• Pengaturan restitusi, kompensasi, serta Dana Abadi Korban.
• Penguatan peran dan kelembagaan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK), termasuk syarat dan tata cara pemberian pelindungan.
• Kerja sama antarlembaga, peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta partisipasi masyarakat.
• Pendanaan dan ketentuan pidana terkait pelindungan saksi dan korban.

Ketentuan Peralihan dan Penutup

Peraturan pelaksanaan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Permohonan pelindungan yang telah diajukan sebelum undang-undang ini berlaku diproses berdasarkan ketentuan sebelumnya. Peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus ditetapkan paling lama dua tahun sejak diundangkan, dan pelaksanaannya wajib dipantau serta ditinjau oleh Pemerintah Pusat bersama DPR RI dua tahun setelah pengundangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-undang baru ini berlaku sejak 20 Mei 2026.

Naskah Resmi

Untuk membaca ketentuan lengkap, termasuk pasal-pasal dan ketentuan peralihannya, silakan unduh salinan resmi melalui tombol download.