Kalau seseorang memiliki tagihan yang belum dibayar atau sengketa perdata dengan nilai tertentu, gugatan sederhana mungkin menjadi salah satu pilihan. Prosedur ini dirancang agar perkara tertentu dapat diperiksa dengan cara yang lebih ringkas. Namun, tidak semua sengketa bernilai kecil otomatis memenuhi syarat.
Tata cara gugatan sederhana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Perubahan tersebut menaikkan batas nilai gugatan materiil paling banyak menjadi Rp500 juta. Nilai tuntutan saja tidak cukup; jenis sengketa, pihak yang berperkara, dan persyaratan lain juga perlu diperiksa.
Dokumen resminya dapat dibaca di JDIH Mahkamah Agung: PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Sebaiknya baca juga PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang diubah oleh aturan tersebut.
Tidak. Prosedur ini ditujukan untuk sengketa tertentu yang memenuhi ketentuan PERMA. Ada syarat mengenai nilai tuntutan, jenis perkara, domisili para pihak, dan cara para pihak hadir atau diwakili. Sengketa yang memerlukan pemeriksaan khusus atau masuk pengecualian tidak otomatis dapat diproses melalui mekanisme ini.
Karena itu, sebelum mendaftar, periksa apakah pokok sengketa termasuk kategori yang dapat diajukan. Jangan hanya melihat nominal uang yang dituntut.
Untuk persiapan awal, kelompokkan dokumen yang menunjukkan hubungan hukum dan tuntutan Anda, misalnya:
Pastikan nama pihak yang akan digugat tepat dan alamatnya dapat diverifikasi. Menggugat pihak yang keliru atau menyampaikan alamat yang tidak jelas bisa menyulitkan proses.
Hitung tuntutan materiil berdasarkan kerugian atau kewajiban yang dapat dijelaskan dan didukung bukti. Jangan memasukkan angka secara asal. Jika perhitungan melibatkan banyak komponen, jelaskan asal setiap angka agar mudah diperiksa.
Tidak. Gugatan sederhana tetap membutuhkan dasar tuntutan yang jelas, bukti yang relevan, serta kepatuhan pada prosedur. Putusan tidak dapat dijamin. Sebelum mendaftar, periksa informasi terbaru dari pengadilan yang berwenang dan pastikan mekanisme ini sesuai dengan sengketa Anda.
Untuk membantu menata fakta, baca juga panduan menyusun kronologi dan mengamankan bukti hukum.
Artikel ini merupakan informasi umum. Syarat dan prosedur harus diperiksa berdasarkan peraturan yang berlaku serta fakta perkara konkret.