MK Wajibkan Notifikasi Sebelum Pemutusan Akses Konten Digital, Ini Arti Putusannya

JAKARTA, Pintu Keadilan – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait kewenangan pemerintah melakukan pemutusan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang dinilai memuat konten melanggar hukum.

Putusan Nomor 311/PUU-XXIV/2026 diucapkan pada 29 September 2026. Melalui putusan tersebut, MK memberikan pemaknaan bersyarat terhadap Pasal 40 ayat (2b) UU Nomor 1 Tahun 2024.

Inti putusannya adalah bahwa pemutusan akses oleh pemerintah, termasuk perintah kepada penyelenggara sistem elektronik, harus didahului notifikasi digital atau pemberitahuan tertulis yang memuat alasan tindakan tersebut.

Mengapa pemberitahuan menjadi penting?

Pemutusan akses dapat berdampak langsung terhadap hak masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Karena itu, tindakan pembatasan perlu memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut pertimbangan MK, aturan sebelumnya belum memuat prosedur yang cukup jelas mengenai tindakan pemutusan akses. Kewajiban memberikan notifikasi dimaksudkan untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara penanganan konten yang melanggar hukum dan perlindungan hak warga negara.

Apakah semua konten tidak boleh diblokir?

Putusan ini tidak berarti pemerintah kehilangan kewenangan melakukan pemutusan akses. MK memberikan persyaratan prosedural dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, yaitu pemberitahuan beserta alasan sebelum tindakan pemutusan akses dilakukan.

Dengan demikian, putusan tersebut bukan berarti semua konten yang dipersoalkan harus tetap tersedia, melainkan tindakan pembatasan harus mengikuti standar yang ditetapkan MK.

Apa yang bisa dilakukan pihak terdampak?

Bagi pemilik situs, pengelola platform, penerbit digital, dan pengguna internet, dokumentasi menjadi penting apabila akses terhadap suatu konten diputus. Simpan pemberitahuan yang diterima, alamat konten yang terdampak, waktu kejadian, serta komunikasi dengan pihak terkait.

Putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka. Penerapan konkretnya tetap perlu dilihat berdasarkan amar putusan, peraturan terkait, dan tindakan instansi berwenang.

Sumber: Mahkamah Konstitusi RI.

Artikel ini merupakan ringkasan informatif atas putusan, bukan pendapat hukum untuk sengketa tertentu.