MK Ubah Makna Daerah Tingkat II dalam UU Perlindungan Konsumen

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan frasa “Daerah Tingkat II” dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai “kabupaten/kota”. Putusan ini dibacakan pada 29 September 2026 dalam perkara Nomor 86/PUU-XXIV/2026.

Putusan tersebut menjadi bagian dari pengujian materiil UU Perlindungan Konsumen yang diajukan Bernita Matondang, Gabby Mayang Sari, dan Evelyn Amanda. Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, khususnya terkait penggunaan istilah wilayah dalam ketentuan mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Mengapa Istilah “Daerah Tingkat II” Dikoreksi?

Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan bahwa istilah “Daerah Tingkat II” berasal dari sistem pemerintahan daerah lama. Setelah perubahan sistem ketatanegaraan dan peraturan pemerintahan daerah, nomenklatur yang digunakan adalah provinsi, kabupaten, dan kota. Karena itu, istilah dalam Pasal 53 UU Perlindungan Konsumen dinilai perlu diselaraskan dengan sistem pemerintahan daerah yang berlaku.

Mahkamah juga menilai persoalan tersebut bukan sekadar pilihan kata. Kejelasan mengenai keberadaan dan wilayah pelayanan BPSK berkaitan dengan akses masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Wilayah Pelayanan tidak Otomatis Menentukan Kedudukan Administratif

MK menegaskan bahwa pemaknaan “kabupaten/kota” berkaitan dengan relevansi wilayah keberadaan dan pelayanan BPSK. Namun, penyesuaian istilah tersebut tidak serta-merta berarti BPSK menjadi lembaga yang secara administratif berada di bawah pemerintah kabupaten atau kota.

Menurut pertimbangan Mahkamah, aspek pembentukan, pembiayaan, pengangkatan anggota, sekretariat, serta hubungan administratif BPSK tetap mengikuti pembagian kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pembedaan ini penting agar putusan tidak ditafsirkan melampaui hal yang benar-benar diputus oleh MK.

Permohonan Dikabulkan Sebagian

Dalam perkara yang sama, MK juga memeriksa sejumlah ketentuan lain dalam UU Perlindungan Konsumen, termasuk norma mengenai kepastian hukum, klausula baku, serta tugas lembaga perlindungan konsumen. Namun, amar putusan tidak mengabulkan seluruh permohonan. Sebagian permohonan terkait Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g serta Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, pokok perubahan yang perlu dicermati dari Putusan Nomor 86/PUU-XXIV/2026 adalah pemaknaan bersyarat atas frasa “Daerah Tingkat II” dalam Pasal 53 menjadi “kabupaten/kota”. Untuk memahami putusan secara utuh, dapat diunduh di tautan berikut Putusan Mahkamah Konstitusi. ***