ASN Aktif Tanpa Penugasan dalam Waktu Lama Digugat ke MK, Hak Kepegawaian Jadi Sorotan

JAKARTA, Pintu Keadilan – Persoalan aparatur sipil negara (ASN) yang tetap berstatus aktif tetapi tidak memperoleh penugasan dalam jangka waktu panjang menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi (MK). Seorang guru SMA di Pamekasan, Hariyadi, mengajukan pengujian terhadap sejumlah norma dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Permohonan Nomor 367/PUU-XXIV/2026 tersebut menjalani sidang pemeriksaan pendahuluan pada 8 Oktober 2026.

Persoalan status dan hak kepegawaian

Pemohon mendalilkan adanya persoalan hukum ketika ASN masih berstatus aktif, tetapi tidak memperoleh pekerjaan atau penugasan dalam waktu yang dinilai tidak wajar, bukan karena pelanggaran disiplin.

Situasi seperti itu, menurut pemohon, dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai status kepegawaian, hak atas penghasilan, pengembangan kompetensi, kesempatan berkarier, serta mekanisme penyelesaian yang tersedia.

Pemohon meminta MK memberikan pemaknaan konstitusional agar terdapat perlindungan hukum bagi ASN yang berada dalam keadaan tersebut. Namun, uraian itu masih merupakan dalil pemohon. MK belum memutus apakah norma yang diuji bertentangan dengan konstitusi.

Hakim meminta fokus permohonan diperjelas

Dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim konstitusi meminta pemohon memperjelas norma yang diuji dan hubungan antara ketentuan tersebut dengan kerugian konstitusional yang dialami.

Hakim juga menyoroti perlunya membedakan persoalan konstitusionalitas undang-undang dengan persoalan penerapan kebijakan administrasi kepegawaian. MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945, bukan secara umum menilai setiap keputusan administrasi yang diterbitkan instansi pemerintah.

Apabila persoalan bersumber dari keputusan kepegawaian tertentu, jalur penyelesaian yang tersedia perlu dinilai berdasarkan sifat keputusan, dasar hukum, dan mekanisme upaya administratif atau peradilan yang relevan.

Mengapa perkara ini penting?

Perkara tersebut mengangkat pertanyaan mengenai kepastian hukum bagi pegawai yang masih tercatat aktif, tetapi merasa tidak memperoleh penugasan yang jelas. Dokumentasi surat keputusan, riwayat penugasan, komunikasi dengan atasan, serta bukti pengajuan keberatan dapat membantu memperjelas posisi administratif.

Pemohon diberi kesempatan memperbaiki permohonannya hingga 21 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB. Proses pengujian masih berjalan dan belum menghasilkan putusan akhir.

Sumber: Mahkamah Konstitusi RI.

Artikel ini bersifat informatif dan tidak menyimpulkan bahwa seluruh kasus ASN tanpa penugasan memiliki penyelesaian yang sama.