Karena itu, sebelum mengunggah keluhan tentang seseorang, pelaku usaha, atau suatu peristiwa, ada baiknya kita memeriksa isi tulisan dan bukti yang mendukungnya. Bukan berarti masyarakat tidak boleh mengkritik. Kritik tetap penting, terutama untuk menyampaikan pengalaman dan mengawasi persoalan yang menyangkut kepentingan umum. Yang perlu dijaga adalah cara menyampaikannya.

Fakta, pendapat, dan tuduhan: apa bedanya?

Fakta adalah peristiwa atau keadaan yang bisa diperiksa kebenarannya. Contohnya: “Saya memesan barang pada 3 Oktober dan sampai hari ini barang belum diterima.” Pernyataan seperti ini dapat diperiksa melalui bukti pesanan, pembayaran, dan komunikasi dengan penjual.

Pendapat adalah penilaian atau pandangan pribadi. Misalnya: “Menurut saya, layanan ini mengecewakan karena pertanyaan saya tidak dijawab.” Pendapat sebaiknya tetap dijelaskan alasannya agar pembaca memahami pengalaman yang melatarbelakanginya.

Tuduhan adalah pernyataan yang menyebut seseorang melakukan sesuatu, terutama jika menyangkut tindakan yang tercela atau melanggar hukum. Contohnya, langsung menyebut seseorang “penipu” tanpa menjelaskan fakta dan bukti yang mendasarinya. Kata-kata seperti ini jauh lebih serius daripada sekadar menceritakan pengalaman buruk.

Ketiganya bisa muncul dalam satu unggahan. Karena itu, tanyakan kepada diri sendiri: bagian mana yang benar-benar saya alami, bagian mana yang merupakan penilaian pribadi, dan bagian mana yang masih berupa dugaan?

Apa yang diatur Pasal 27A UU ITE?

Pasal 27A diperkenalkan melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Secara ringkas, pasal tersebut mengatur perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui informasi atau dokumen elektronik, dengan cara menuduhkan suatu hal agar diketahui umum.

Kalau dijelaskan dengan bahasa sehari-hari, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: apakah unggahan itu ditujukan kepada orang tertentu, apakah isinya berupa tuduhan tentang suatu perbuatan, apakah disampaikan dengan maksud agar diketahui orang lain, dan apakah unsur-unsur hukumnya terpenuhi. Jadi, penilaiannya tidak cukup hanya karena seseorang merasa tersinggung atau tidak suka terhadap sebuah komentar.

Pasal 27A juga bukan berarti semua kritik di internet otomatis menjadi tindak pidana. Kritik, koreksi, dan saran mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat perlu dibedakan dari tuduhan yang menyerang kehormatan seseorang. Konteks, pilihan kata, bukti, pihak yang dituju, serta tujuan unggahan ikut penting dalam menilai suatu peristiwa.

Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi memaknai Pasal 27A?

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 29 April 2025, MK memberikan pemaknaan bersyarat terhadap frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Pasal 27A dan ketentuan pidananya.

Secara garis besar, MK menegaskan bahwa ketentuan tersebut harus dipahami dalam konteks perlindungan kehormatan orang perseorangan, bukan untuk membungkam kritik terhadap lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, jabatan, atau kelompok yang disebut dalam putusan. MK juga memaknai “suatu hal” sebagai suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. Untuk memahami batasan lengkapnya, pembaca sebaiknya merujuk pada naskah putusan, bukan hanya ringkasan.

Artinya, kritik terhadap kebijakan atau pelayanan publik tidak semestinya langsung disamakan dengan serangan terhadap nama baik pribadi. Namun, label “kritik” juga tidak otomatis membuat setiap tuduhan menjadi benar atau bebas dari penilaian hukum. Isi, konteks, dan bukti tetap perlu diperiksa.

Catatan penting: perhatikan berlakunya KUHP sejak 2 Januari 2026

Ada perkembangan hukum yang penting untuk diketahui. Pasal II UU Nomor 1 Tahun 2024 menyebut sejumlah ketentuan, termasuk Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4), berlaku sampai diberlakukannya KUHP berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023. KUHP tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Karena itu, Pasal 27A perlu dipahami bersama ketentuan peralihan tersebut. Untuk persoalan pencemaran nama baik yang terjadi atau ditangani setelah KUHP berlaku, jangan langsung menganggap Pasal 27A sebagai satu-satunya dasar hukum. Perhatikan juga ketentuan KUHP, termasuk Pasal 433 tentang pencemaran dan Pasal 441 yang mengatur pemberatan tertentu, serta perkembangan aturan dan putusan pengadilan yang relevan. Penentuan pasal yang tepat bergantung pada waktu kejadian, fakta perkara, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Naskah UU ITE dapat dibaca melalui dokumen resmi UU Nomor 1 Tahun 2024. Untuk membaca KUHP, kunjungi juga dokumen UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di PINTUKEADILAN.COM.

Contoh sederhana: bagaimana menyampaikan keluhan dengan lebih aman?

Misalnya, seseorang merasa uang yang dibayarkan belum dikembalikan. Daripada menulis, “Dia penipu, jangan ada yang percaya!”, lebih baik uraikan hal yang bisa diperiksa: “Saya melakukan pembayaran pada tanggal tertentu. Sampai hari ini, barang belum diterima dan dana belum dikembalikan. Saya sudah menghubungi penjual pada tanggal berikut dan masih menunggu penyelesaian.”

Contoh kedua, jika warga kecewa terhadap pelayanan suatu instansi, kritik bisa diarahkan pada kejadian atau kebijakannya: jelaskan kapan peristiwa terjadi, layanan apa yang dipersoalkan, dampaknya, dan perbaikan yang diharapkan. Hindari menambahkan tuduhan terhadap pribadi tertentu jika belum ada dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Contoh tersebut bukan jaminan bahwa suatu unggahan pasti bebas dari masalah hukum. Namun, menyampaikan pengalaman secara spesifik, proporsional, dan didukung bukti membantu pembaca memahami persoalan tanpa menambah tuduhan yang belum terverifikasi.

Langkah sebelum menekan tombol “unggah”

• Periksa bukti. Simpan kuitansi, dokumen, percakapan lengkap, tanggal, dan tautan yang relevan. Jangan memotong percakapan sampai mengubah maknanya.
• Pisahkan fakta dari dugaan. Jika sesuatu belum terbukti, jangan menyajikannya seolah-olah sudah pasti.
• Pilih kata yang proporsional. Ceritakan kejadian dan dampaknya tanpa menambahkan hinaan atau label yang tidak diperlukan.
• Jaga data pribadi. Hindari menyebarkan alamat rumah, nomor identitas, nomor telepon pribadi, atau informasi lain yang tidak perlu dipublikasikan.
• Beri ruang untuk klarifikasi. Jika ada informasi baru yang menunjukkan unggahan keliru, pertimbangkan untuk memperbaikinya secara terbuka.
• Simpan bukti digital. Jika persoalan berkembang menjadi sengketa, simpan unggahan asli, alamat tautan, waktu publikasi, dan tanggapan yang relevan.

Apakah orang yang merasa dirugikan bisa langsung melaporkan?

Setiap persoalan perlu dilihat berdasarkan aturan yang berlaku dan fakta yang dapat dibuktikan. Tidak semua komentar pedas, kritik, atau keluhan otomatis memenuhi unsur tindak pidana. Sebaliknya, menyebut sebuah unggahan sebagai “opini” juga tidak dengan sendirinya menghapus kemungkinan adanya persoalan hukum.

Jika menerima somasi atau menghadapi laporan, jangan terburu-buru membalas dengan ancaman atau menghapus seluruh bukti. Baca isi surat, simpan dokumen terkait, periksa konteks unggahan, dan cari nasihat hukum bila diperlukan. PINTUKEADILAN.COM juga menyediakan panduan cara memahami dan menanggapi somasi.

Kesimpulan

Kebebasan berpendapat dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial perlu berjalan beriringan. Sampaikan pengalaman berdasarkan fakta, tandai pendapat sebagai pendapat, dan jangan mengubah dugaan menjadi tuduhan yang seolah-olah sudah terbukti. Memahami Pasal 27A UU ITE, Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, serta perkembangan KUHP membantu kita lebih cermat—tanpa harus takut menyampaikan kritik yang bertanggung jawab.

Catatan redaksi: Artikel ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu. Penerapan aturan memerlukan pemeriksaan fakta, waktu kejadian, bukti, dan ketentuan hukum yang relevan.

The post Kritik di Media Sosial: Fakta, Opini, dan Pasal 27A UU ITE appeared first on Pintu Keadilan.