Tiang Listrik Berdiri di Tanah Pribadi, Pemilik Tanah Minta Kepastian Kompensasi lewat MK

JAKARTA, Pintu Keadilan – Persoalan penggunaan tanah pribadi untuk jaringan listrik menjadi pokok permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Deva Nanda Adnan, pemilik tanah di Kabupaten Magetan, mengajukan pengujian terhadap Pasal 30 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah melalui peraturan terkait.

Permohonan Nomor 372/PUU-XXIV/2026 tersebut diperiksa dalam sidang pendahuluan pada 8 Oktober 2026.

Pemilik tanah mempersoalkan kompensasi

Dalam permohonannya, Deva menyebut terdapat dua tiang listrik beserta fondasi beton dan tali pancang di atas tanah miliknya. Ia mempersoalkan kejelasan kewajiban pemberian kompensasi atas penggunaan tanah tersebut serta pencatatan penyelesaian masalah tanah dalam sistem pendaftaran tanah.

Menurut pemohon, ketidakjelasan ketentuan dapat menimbulkan persoalan mengenai batas penggunaan tanah, status penguasaan, kompensasi, dan kesesuaian antara keadaan fisik tanah dengan data administrasi pertanahan.

Pemohon meminta agar norma mengenai kompensasi dan penyelesaian masalah tanah dimaknai secara lebih tegas. Dalil tersebut belum menjadi putusan MK dan keterangan mengenai kondisi tanah masih merupakan uraian pemohon.

Hakim menyoroti hubungan kerugian dengan undang-undang

Dalam sidang pendahuluan, panel hakim meminta pemohon memperjelas dasar pengujian, kedudukan hukum, serta hubungan sebab akibat antara norma yang dipersoalkan dan kerugian yang dialami.

Hakim juga menyoroti apakah persoalan tersebut benar-benar bersumber dari ketentuan undang-undang atau berkaitan dengan pelaksanaan aturan dalam kasus konkret. Pengujian undang-undang di MK berbeda dengan gugatan perdata untuk menyelesaikan sengketa hak atas tanah atau tuntutan kompensasi tertentu.

Apa yang perlu diperhatikan pemilik tanah?

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pemilik tanah sebaiknya menyimpan dokumen pendukung mengenai kondisi dan penggunaan bidang tanahnya. Jika terdapat fasilitas umum atau jaringan utilitas di atas tanah, pemilik perlu mengumpulkan informasi mengenai dasar penggunaan, pihak yang bertanggung jawab, batas area yang digunakan, serta dokumen kompensasi atau kesepakatan jika ada.

Keberadaan tiang listrik di atas tanah pribadi tidak otomatis membuktikan bahwa suatu pihak telah melakukan pelanggaran. Penilaiannya bergantung pada dokumen, riwayat penggunaan, ketentuan yang berlaku, dan keadaan konkret.

Pemohon diberi waktu untuk memperbaiki permohonan hingga 21 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB. Karena perkara masih berada pada tahap pemeriksaan awal, belum ada putusan akhir mengenai permintaan pemohon.

Sumber: Mahkamah Konstitusi RI.

Artikel ini bukan penetapan tanggung jawab hukum PLN atau pihak lain dalam sengketa tanah tertentu.