Utang Tanpa Perjanjian Tertulis, Apakah Masih Bisa Ditagih?

Meminjamkan uang kepada teman, saudara, atau rekan kerja sering dilakukan atas dasar percaya. Kadang-kadang kesepakatan hanya lewat obrolan atau pesan WhatsApp, tanpa surat perjanjian dan tanda tangan. Masalah muncul ketika uang tak kunjung dikembalikan. Apakah utang seperti ini masih bisa ditagih melalui jalur hukum?

Bisa saja. Tidak adanya perjanjian tertulis tidak otomatis menghapus kewajiban membayar utang. Namun, pihak yang menagih perlu menyiapkan bukti yang dapat menunjukkan bahwa pinjaman benar-benar terjadi, berapa jumlahnya, dan kapan seharusnya dikembalikan.

Apakah perjanjian utang harus tertulis?

Dalam hukum perdata, suatu kesepakatan tidak selalu harus dibuat dalam bentuk surat untuk dapat memiliki akibat hukum. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur syarat sahnya perjanjian, termasuk adanya kesepakatan para pihak dan suatu hal tertentu. Meski begitu, bentuk tertulis sangat membantu ketika kemudian terjadi perselisihan.

Perlu dibedakan antara perjanjian yang sah dan kemampuan membuktikan isi perjanjian. Walaupun seseorang merasa sudah membuat kesepakatan lisan, proses hukum tetap membutuhkan bukti yang mendukung keterangannya. Karena itulah, dokumentasi sejak awal penting.

Bukti apa yang bisa disiapkan?

Jika pinjaman tidak disertai surat perjanjian, kumpulkan bukti yang tersedia dan simpan dalam bentuk aslinya. Beberapa hal yang dapat membantu antara lain:

• Bukti transfer atau mutasi rekening. Ini dapat membantu menunjukkan bahwa uang telah dikirim, meski sendiri belum tentu menjelaskan tujuan transfer.
• Percakapan WhatsApp atau SMS. Pesan yang membahas jumlah pinjaman, janji pengembalian, atau pengakuan utang dapat memberi konteks. Simpan percakapan secara utuh, bukan hanya potongan yang menguntungkan satu pihak.
• Saksi. Orang yang mengetahui kesepakatan atau penyerahan uang mungkin relevan, sesuai apa yang benar-benar mereka lihat atau dengar.
• Bukti pembayaran sebagian. Catatan cicilan atau pesan tentang pembayaran dapat membantu menjelaskan hubungan para pihak.
• Kronologi kejadian. Catat kapan uang diberikan, berapa jumlahnya, apa kesepakatannya, dan upaya penagihan yang telah dilakukan.

KUHPerdata Pasal 1865 pada pokoknya mengatur bahwa pihak yang mengaku mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya perlu membuktikannya. Pasal 1866 KUHPerdata juga menyebut jenis-jenis alat bukti dalam perkara perdata. Bukti elektronik perlu dinilai menurut ketentuan yang berlaku, termasuk aturan mengenai informasi dan dokumen elektronik.

Langkah yang sebaiknya dilakukan sebelum menggugat

1. Hubungi peminjam secara tertulis

Coba sampaikan penagihan dengan bahasa yang jelas dan sopan. Sebutkan jumlah pinjaman, tanggal pemberian uang, serta tenggat pengembalian yang diminta. Komunikasi tertulis membantu mendokumentasikan upaya penyelesaian.

2. Kirim teguran atau somasi jika diperlukan

Jika tidak ada tanggapan, teguran tertulis atau somasi dapat dipertimbangkan. Isinya sebaiknya menjelaskan dasar tagihan, jumlah yang diminta, dan batas waktu untuk memenuhi kewajiban. Simpan salinan surat dan bukti pengirimannya. Dampak hukum somasi bergantung pada isi perjanjian dan keadaan perkara, sehingga tidak semua kasus memiliki hasil yang sama.

3. Pertimbangkan kesepakatan pembayaran

Jika peminjam mengakui utang tetapi belum mampu membayar sekaligus, para pihak dapat membicarakan cicilan. Buat kesepakatan baru secara tertulis, termasuk jadwal, nominal, dan cara pembayaran. Jangan lupa menyimpan bukti setiap pembayaran.

4. Pertimbangkan jalur pengadilan

Jika penyelesaian langsung gagal, gugatan perdata dapat dipertimbangkan. Pengadilan yang berwenang dan prosedur yang tepat bergantung pada nilai tuntutan, domisili para pihak, dasar gugatan, serta keadaan perkara. Untuk sengketa tertentu yang memenuhi persyaratan, prosedur gugatan sederhana mungkin relevan. Sebaiknya periksa ketentuan pengadilan atau konsultasikan berkas dengan advokat atau pemberi bantuan hukum sebelum mendaftar.

Apakah orang yang tidak membayar utang pasti melakukan tindak pidana?

Tidak selalu. Tidak dibayarnya utang pada umumnya merupakan persoalan perdata, tetapi penilaian dapat berbeda jika terdapat fakta lain yang memenuhi unsur tindak pidana. Misalnya, dugaan penipuan perlu dinilai berdasarkan unsur dan bukti perbuatannya, bukan hanya karena pembayaran terlambat atau utang belum dilunasi.

Karena itu, hindari langsung mengancam akan memenjarakan peminjam hanya untuk menekan pembayaran. Fokuslah pada bukti, isi kesepakatan, dan jalur penyelesaian yang sesuai dengan fakta.

Bagaimana mencegah masalah serupa?

Untuk pinjaman berikutnya, buat perjanjian sederhana yang mencantumkan identitas para pihak, jumlah uang, tanggal pemberian, tenggat pembayaran, cara mencicil jika ada, dan tanda tangan. Simpan bukti transfer serta salinan komunikasi. Untuk jumlah besar atau transaksi yang rumit, mintalah bantuan profesional agar perjanjian disusun sesuai kebutuhan.

Kesimpulan

Utang tanpa surat perjanjian tidak otomatis tidak bisa ditagih. Bukti transfer, percakapan, saksi, dan catatan pembayaran dapat membantu menjelaskan hubungan utang-piutang, tetapi kekuatan setiap bukti bergantung pada konteks dan penilaian hukum. Mulailah dengan komunikasi tertulis, pertimbangkan somasi atau kesepakatan cicilan, lalu evaluasi pilihan gugatan jika diperlukan.

Sumber hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1865, dan Pasal 1866.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Database Peraturan BPK RI.
• Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Informasi peraturan dapat ditelusuri melalui JDIH Mahkamah Agung RI.

Catatan: Artikel ini merupakan informasi umum, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Hasil dan prosedur dapat berbeda bergantung pada fakta, bukti, dan ketentuan yang berlaku.